tirto.id -
Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) di jalan Sudirman-Thamrin jelang Asian Games 2018 yang dibahas dalam Rapat bersama Dinas Perhubungan di Balai Kota, kemarin (6/11/2017).
Sebab,
Anies menyampaikan, dalam rancangan yang diajukan Dishub, ERP hanya mengakomodasi kendaraan roda empat dan otomatis akan menyingkirkan sepeda motor di sepanjang jalan tersebut. Lantaran itulah, kata dia, rancangannya harus diubah agar dapat mengakomodasi pengguna sepeda motor. "Saya minta diubah," tegasnya."Tinggal diatur, diatur volumenya, diatur lebarnya, sehingga semua yang menggunakan kendaraan bisa melewati," ungkapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Data yang ia miliki menyebut ada sekitar 470.000 pengusaha UMKM yang mondar-mandir di kawasan tersebut untuk menyuplai kebutuhan bagi para karyawan mulai dari makanan sampai barang-barang lain yang dibutuhkan.
"Kalau motor ga bisa masuk, ga ada yang bisa anter makanan ke situ. Kebayang kan. Jadi ini buka soal yang kerja, jadi ini bagi mereka yang sudah kerja di sana juga kerepotan nanti," kata dia kemarin.
"Nanti kalau sudah rancangannya selesai baru kita umumkan," ujarnya.
Ketika dikonfirmasi Tirto, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko masih enggan menanggapi rencana pencabutan Pergub larangan sepeda motor di Thamrin dan Merdeka Barat tersebut. Ia mengatakan, masih menunggu Instruksi lebih lanjut dari Gubernur dalam hal pembebasan akses sepeda motor.
"Nanti itu disampaikan saja sama Gubernur. Sudah ada rancangan, tapi masih dibahas," kata dia di Gedung DPRD, Kebon Sirih Jakarta Pusat, kemarin.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri